Fahira Idris Sebut Sarasehan DPD RI untuk Uji Gagasan Capres soal Otonomi

Jakarta – DPD RI memberikan panggung untuk menguji gagasan para calon presiden (Capres) terkait otonomi daerah dan kemajuan bangsa. Dalam acara itu, Capres diuji gagasannya oleh Anggota DPD RI dengan berbagai pertanyaan penting dan berbagai isu serta tantangan kebangsaan saat ini dan ke depan.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan acara yang bertajuk Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 ini penting digelar untuk mengukur dan menguji gagasan dan komitmen para Capres terhadap otonomi yang merupakan salah satu instrumen kemajuan daerah.

Walau otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sudah diimplementasikan di Indonesia sejak dua dekade lalu melalui UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam praktiknya mengalami dinamika jika tidak ingin disebut mengalami kemunduran.

Selama beberapa tahun belakangan ini, lanjut Fahira, UU produk DPR dan Pemerintah secara terang-terangan tidak mencerminkan adanya dukungan penguatan otonomi daerah bahkan terkesan semakin mengurangi porsi kewenangan daerah. Misalnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

Dalam UU Cipta Kerja contohnya, beberapa kewenangan Pemda dieliminer bahkan dinegasikan karena telah diambil alih oleh Pusat, seperti soal pelaksanaan administrasi pemerintahan.

“Para Capres harus paham bahwa saat ini otonomi daerah diterapkan setengah hati. Otonomi Daerah mengalami penyusutan terutama setelah adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan UU Minerba,” ujar Fahira, dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2/2024).

“Kedua UU ini menarik sejumlah kewenangan daerah yang menjadi bagian dari otonomi daerah kembali ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Undang-undang ini menempatkan posisi Pemda sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif Presiden,” sambungnya.

Fahira menambahkan sesuai prinsip otonomi daerah, Pemda seharusnya merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom.

Bagi Fahira, UU Cipta Kerja mengubah secara mendasar pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahkan, UU Cipta Kerja mensyaratkan hal-hal yang diatur dalam Perda harus disesuaikan dengan intensi dari UU ini.

Begitu juga dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam UU ini terdapat ketentuan-ketentuan baru yang memindahkan perizinan dan pengawasan dari Pemda kepada Pusat, sehingga bisa menimbulkan risiko hilangnya pendapatan daerah dan juga timbulnya kerusakan lingkungan akibat hilangnya pengawasan Pemda dalam kegiatan pertambangan.

“Penerapan otonomi daerah yang makin setengah hati adalah sebuah problem besar bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, penting bagi para Capres mengembalikan otonomi daerah ke jalurnya sesuai amanat konstitusi,” kata Fahira.

“Ini karena, kunci kemajuan rakyat di daerah adalah aspirasi mereka didengar, diperjuangkan dan direalisasikan dalam sebuah kebijakan negara melalui DPD RI dan dieksekusi oleh Presiden,” lanjutnya.

Sebagai informasi, DPD RI telah menggelar Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 yang mengambil tema ‘Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan’.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi satu-satunya paslon yang menghadiri acara Sarasehan DPD RI yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (2/2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*